
Halaman ini berisi referensi tugas, latihan soal, dan bahan pendamping belajar untuk membantu mahasiswa memahami konteks tugas dengan lebih terarah.
Konten ini cocok digunakan sebagai bahan membaca ulang topik, memahami instruksi tugas, mengenali kata kunci penting, dan menyiapkan jawaban mandiri dengan struktur yang lebih rapi.
Ringkasan Tugas dan Fokus Pembahasan
Materi pada halaman ini relevan untuk mahasiswa yang sedang mencari contoh soal, referensi tugas UT, dan poin-poin penting yang sering muncul pada tugas tutorial atau diskusi perkuliahan.
jawaban full bisa di nomor +62 895-0183-4070
ready all mata kuliah
- KPK Harus Mampu Jaga Pemerintahan yang Sah
mediaindonesia.com
Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menjelaskan, di masa pandemi Covid-19 saat ini semua pihak dipaksa mengalah dan menutup mata dengan alasan ada keadaan kedaruratan kesehatan. Oleh sebab itu, ia mendesak Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencermati lebih serius terkait 'korupsi kebijakan', mulai dari bagaimana prosedur, mekanisme, tata cara, due process of law suatu kebijakan diambil. Menurut Arteria, saat ini semua pihak berharap besar pada KPK dan sekaligus,
momentum terbaik KPK di dalam mengimplementasikan konsep pencegahan korupsi, khususnya dalam upaya besar bangsa di dalam menghadapi bencana non-alam yang luar biasa. Maka dari itu Arteria
mendesak KPK, dengan fungsi yang dimilikinya, agar mampu menjaga pemerintahan yang sah dalam hal politik anggaran di masa darurat pandemi Covid-19. "KPK harus mampu menjaga pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Jangan sampai beliau tersandera, jangan sampai ada design besar untuk mengkooptasi kekuasaan pemerintah yang berkuasa," tandas Arteria saat Rapat Kerja Komisi III dengan dengan Pimpinan KPK, di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II,
Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020). Ia memberikan catatan penting, bagaimana kewenangan lembaga lembaga negara, termasuk Lembaga Kepresidenan pun harus dijaga, Presiden harus tetap diposisikan
sebagai Kepala Negara pemegang kekuasaan tertinggi berdasarkan Undang-Undang. DPR RI harus diposisikan representasi daulat rakyat dalam konteks keuangan negara dan politik anggaran. Dari kasus di atas, berikan analisis saudara mengenai keberadaan KPK di Indonesia apakah memenuhi
kriteria legitimasi suatu wewenang atau kekuasaan! Tuliskan dasar hukum adanya KPK. - Berdasarkan kasus di atas, bandingkan sumber kekuasaan dilihat dari teori hukum alam menurut Thomas Hobbes dan Rousseau !
- Simpulkan tentang aspek negatif dan positif dalam konsep kekuasaan membangun negara!
Tips Menggunakan Referensi Ini
Gunakan halaman ini sebagai pijakan awal untuk memahami arah tugas, mengenali istilah penting, dan menyusun jawaban dengan bahasa sendiri. Menambahkan referensi resmi, buku ajar, dan sumber akademik tetap disarankan agar hasil belajar lebih kuat.
Catatan
Konten ini disusun sebagai bahan belajar, pendamping pemahaman, dan referensi struktur tugas. Pastikan penulisan akhir tetap disesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah dan ketentuan dosen atau tutor.
Artikel Terkait
Lihat juga referensi dan latihan lain yang masih berkaitan dengan topik ini.