Kunci jawaban lebih detail, hubungi +62 895-0183-4070
(a) oal Analisis Kasus: Kebijakan Kenaikan PBB-P2 dan Dampaknya di Daerah
Konteks Kasus:
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Pati, mengalami gejolak sosial akibat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dianggap terlalu tinggi dan memberatkan masyarakat. Kenaikan yang signifikan dalam nilai pajak ini menimbulkan gelombang protes dan demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah. Masyarakat menilai bahwa kebijakan tersebut dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi warga.
Pemerintah daerah berdalih bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan telah melalui mekanisme penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai ketentuan. Namun, kegagalan komunikasi, minimnya koordinasi lintas sektor, dan kurangnya partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan menjadi sorotan.
Kunci jawaban lebih detail, hubungi +62 895-0183-4070
(b) 🧠 Pertanyaan Analisis Kasus:
1. Apa yang menjadi penyebab utama penolakan masyarakat terhadap kebijakan kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Pati dan daerah lainnya? Tinjau dari perspektif koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan publik.
2. Bagaimana Anda menganalisis kegagalan dan keberhasilan kebijakan kenaikan PBB-P2 ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik (seperti model Edward III, Van Meter & Van Horn, atau Mazmanian & Sabatier)?
3. Dalam konteks prinsip-prinsip good governance, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum dan selama pelaksanaan kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan resistensi publik?
4. Apa saja aspek penting yang perlu dievaluasi dari kebijakan kenaikan PBB-P2 ini, baik dari sisi perencanaan, koordinasi antar lembaga, komunikasi publik, maupun efektivitas implementasi di lapangan?
(c) ✍️ Petunjuk Penulisan Jawaban:
• Gunakan referensi dari teori-teori kebijakan publik, Buku Materi Pokok (BMP), jurnal ilmiah, dan sumber terpercaya lainnya.
• Sertakan contoh nyata atau data pendukung untuk memperkuat argumen Anda.
• Jawaban ditulis secara analitis, bukan sekadar deskriptif.
• Diperbolehkan memberikan rekomendasi atau alternatif kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
• Panjang tulisan antara 5–8 halaman.
• Gunakan font Times New Roman, ukuran 12, dengan spasi 1,5.
• Kumpulkan dalam bentuk file PDF melalui e-learning.
Kunci jawaban lebih detail, hubungi +62 895-0183-4070